Beranda Dunia Ini Alasan Brunei Hukum Rajam Sampai Mati Pelaku Zina dan LGBT

Ini Alasan Brunei Hukum Rajam Sampai Mati Pelaku Zina dan LGBT

Hukum di Brunei Darussalam
Hukum lempar batu

Resmi diberlakukan mulai tanggal Rabu 3 April, setiap orang yang dinyatakan bersalah atas kasus perzinaan dan homoseksualitas (LGBT) akan dihukum rajam dengan cara dilempari batu sampai mati. Hukuman itu akan “disaksikan oleh sekelompok Muslim lainnya.”

Undang-undang ketat serupa di Brunei Darussalam sebelumnya sudah diumumkan pada 2014, dan telah diluncurkan secara bertahap hingga saat ini. Tahap implementasi terbarunya, termasuk aturan baru yang terbilang cukup brutal tersebut. Peraturan hukum ini secara diam-diam diumumkan di situs web jaksa agung Brunei pada 29 Desember 2018.

Respon datang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang dengan cepat langsung mengungkapkan keberatan sekaligus kengeriannya pada hukum pidana tersebut. Disebutkan pula bahwa ada hukuman amputasi tangan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pencurian.

“Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini, dan merevisi KUHP sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya. Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktiknya,” Rachel Chhoa-Howard, Peneliti Brunei di Amnesty International, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Sistem undang-undang berdasarkan agama dan hukum umum

Ada sejumlah protes internasional yang luas ketika pada tahun 2014 Brunei menjadi negara pertama di kawasan ini yang mengadopsi hukum Syariah, sistem hukum Islam yang menguraikan hukuman fisik yang ketat.

Dengan lebih banyak tekanan internasional, pemerintah Brunei mengatakan tidak memiliki rencana untuk menghentikan pemberlakuan hokum tersebut.

Sebuah pernyataan baru dari kantor Perdana Menteri Brunei mengatakan negara itu “selalu mempraktikkan sistem hukum ganda, yang didasarkan pada Hukum Islam Syariah dan yang lainnya berdasarkan Hukum Biasa.”
Kedua system tersebut akan berjalan secara paralel mulai 3 April, dan akan “menjaga perdamaian dan ketertiban dan menjaga agama, kehidupan, keluarga dan individu tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras dan kepercayaan.”

“Hukum Syariah, selain dari mengkriminalisasi dan menghalangi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat, atau kebangsaan dari berbagai agama dan ras.”

Kerajaan kecil yang kaya minyak dengan penduduk lebih dari 450.000 orang ini terletak di pulau Borneo, dekat dengan negara-negara Islam moderat seperti Indonesia dan Malaysia.

Dibandingkan dengan tetangganya, Brunei telah tumbuh lebih konservatif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melarang penjualan alkohol.

KUHP baru tersebut diumumkan pada Mei 2014, oleh Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, yang juga bertindak sebagai perdana menteri negara itu. Dalam mengumumkan perubahan itu, situs web pemerintah mengutip perkataan Sultan yang mengatakan bahwa pemerintahnya “tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi cukup cukup dengan menghormati negaranya seperti halnya mereka menghargai orang (Negara) lainnya.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here